Afrianti, Selfi (2020) Tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemerintahan dualisme antar badan pengusaha (BP) Batam dengan pemerintahan kota Batam berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
|
Text
Skripsi Selfia Afriantita munaqosah.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Otonomi daerah yang diberlakukan di Kota Batam mengakibatkan terjadinya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Batam Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kewenangan ini, mengakibatkan terjadinya ketidak akuran antara Pemkot Batam dan BP Batam dalam menjalankan pemerintahan di Kota Batam. Segala upaya pemerintah belum mampu untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga strategi yang diupayakan yaitu ingin menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridisnormatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsepkonsep, asas-asas hukum serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdaganagn Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
| Jenis Item: | Skripsi (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dualisme Kepemimpinan, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam |
| Subjects: | 2X4 FIQH > 2X4.7 Hukum Internasional > 2X4.71 Hukum ketatanegaraan |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah > Skripsi |
| Pengguna yang mendeposit: | Ms Nurul Hidayah Siregar |
| Date Deposited: | 30 Nov 2020 06:43 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 06:43 |
| URI: | http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10006 |
Actions (login required)
 |
View Item |
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]